miftahmath.com

Opini — Dunia Pendidikan

Guru yang Quiet Ambition:
Hilangnya Gairah Memimpin
di Lorong Sekolah

Ketika ASN di sekolah memilih tetap di kelas daripada naik ke kursi kepala sekolah, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan birokrasi pendidikan kita?

miftahmath.com ◆ 29 Maret 2026

Ada percakapan yang kini sering terdengar di ruang guru, di sela-sela jam istirahat, sambil menunggu microwave dan menyeruput kopi instan: “Makanya, kalau jadi wakasek itu pikir-pikir dulu. Capek, urusan banyak, tunjangan nambah dikit, yang ngomel banyak.” Kalimat tersebut bukan keluhan sembarangan. Kalimat tersebut menunjukkan gejala dari sebuah pergeseran mentalitas yang diam-diam menggerogoti lembaga pendidikan kita dari dalam.

Dunia tengah mengenal fenomena quiet quitting, istilah yang meledak di media sosial sejak 2022, di mana pegawai tidak benar-benar berhenti bekerja, tetapi berhenti memberikan lebih dari yang sekadar diminta. Mereka hadir, mereka mengisi presensi, mereka menyelesaikan tugas. Namun api ekstra itu, inisiatif, ambisi, kesediaan untuk memimpin, sudah padam.

Di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN), fenomena ini bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih spesifik dan lebih dalam: bukan malas bekerja, melainkan hilangnya ambisi untuk naik jabatan. Para peneliti dan pengamat birokrasi menyebutnya “Quiet Ambition”. Dan di sekolah-sekolah, fenomena tersebut bukan lagi bisikan, fenomena tersebut sudah menjadi percakapan terang-terangan.

Guru potensial kini lebih suka menjadi ahli matematika atau ahli bahasa, bukan kepala sekolah yang setiap hari sibuk rapat.

Sekolah Bukan Sekadar Tempat Mengajar, Sekolah Adalah Birokrasi

Banyak orang lupa bahwa sekolah negeri adalah institusi birokrasi. Kepala sekolah adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana bisa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bendahara sekolah memegang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Deretan singkatan tersebut bukan gelar, seingkatan tersebut adalah beban hukum yang nyata dan berat.

Ketika terjadi ketidakberesan anggaran, meskipun sang pejabat tidak berniat korupsi sekalipun, ia tetap bisa diperiksa, dipanggil, bahkan dijerat hukum. Risiko ini bukan bayangan paranoia, risiko ini adalah realitas yang sudah dialami oleh tidak sedikit kepala sekolah dan bendahara di berbagai daerah. Tidak heran jika seorang guru berpengalaman yang sudah lebih dari 20 tahun mengajar, ketika ditawari posisi wakil kepala sekolah, menjawab santai: “Makasih, Pak. Saya mah cukup di kelas aja.”

Catatan Fenomena ini bukan semata-mata soal malas. Fenomenaini adalah respons rasional terhadap struktur insentif yang timpang: risiko besar, imbalan yang tidak sepadan, dan tekanan sosial yang tidak ada habisnya.

Tiga Alasan Guru Pilih “Adem” di Kelas

1. Risiko Hukum yang Tidak Setimpal

Jabatan struktural di sekolah seperti kepala sekolah atau wakil kepala sekolah membawa konsekuensi hukum yang berat. Di era pengawasan anggaran yang semakin ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan aparat penegak hukum, satu kesalahan administrasi, bahkan yang tidak disengaja, bisa berujung pada pemeriksaan panjang dan melelahkan. Sementara tunjangan jabatan yang diterima seringkali tidak sebanding sama sekali dengan beban moral dan hukum yang harus ditanggung setiap harinya.

2. Work-Life Balance yang Terkoyak

Kepala sekolah tidak punya jam pulang yang pasti. Rapat malam hari, koordinasi dinas atau kementerian setiap Senin pagi, laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak kenal akhir pekan, komplain orang tua yang masuk lewat WhatsApp pribadi pukul 22.00, semua itu menjadi paket yang harus diterima bersama jabatan. Sementara itu, guru yang “hanya” mengajar bisa pulang tepat waktu, bermain bersama anak, dan menjalani hidup yang lebih terprediksi dan tenang.

Generasi guru yang lebih muda, yang tumbuh dengan kesadaran akan pentingnya mental health dan waktu berkualitas bersama keluarga, semakin tahu betul apa yang mereka pilih. Mereka bukan tidak kompeten. Mereka hanya tidak mau menukarnya dengan ketenangan hidup mereka.

3. Jabatan Fungsional Lebih Menjanjikan Ketenangan

Guru adalah jabatan fungsional. Dengan angka kredit yang cukup, seorang guru bisa naik pangkat tanpa harus terjebak dalam pusaran birokrasi struktural. Jalur fungsional memungkinkan seorang guru meningkatkan kapasitas profesionalnya, menjadi guru ahli madya, membuat penelitian tindakan kelas, menulis jurnal ilmiah, tanpa perlu repot menghadapi rapat-rapat yang melelahkan dan tekanan politik kantor dinas atau kementerian.

◆ ◆ ◆

Ketika “Cukup Segini” Menjadi Filosofi Profesi

Di Jepang, ada generasi yang disebut Satori Sedai, generasi yang melepaskan diri dari ambisi materialistis. Di Cina muncul gerakan Tang Ping atau “rebahan” sebagai protes terhadap budaya kerja berlebihan. Di Inggris ada slogan Act Your Wage: bekerjalah sebatas gajimu. Dan di Amerika Serikat, fenomena The Great Resignation pada 2021 mencatatkan jutaan orang mengundurkan diri massal karena menyadari bahwa kesehatan mental dan keluarga lebih penting daripada karier.

Di lorong-lorong sekolah kita, ada kalimat serupa yang tidak tertulis namun terucap dengan gamblang: “Cukup segini saja pangkat saya, yang penting hidup tenang.” Ini bukan kegagalan motivasi individual. Ini adalah sinyal bahwa sistem insentif kita sudah tidak lagi mampu menarik orang-orang terbaik ke posisi kepemimpinan sekolah.

Masalahnya bukan pada guru yang memilih adem. Masalahnya ada pada sistem yang membuat jabatan kepemimpinan menjadi beban, bukan kehormatan.

Dampak Nyata bagi Sekolah: Krisis Kepemimpinan yang Senyap

Jika fenomena ini dibiarkan tanpa intervensi yang serius, ada tiga dampak besar yang akan dirasakan oleh ekosistem pendidikan kita dalam jangka panjang:

• Stagnasi Inovasi Sekolah: Posisi kepala sekolah akan diisi oleh mereka yang “terpaksa” atau yang mengejar kekuasaan semata, bukan mereka yang paling kompeten secara pedagogis. Akibatnya, visi dan arah pengembangan sekolah menjadi stagnan atau bahkan kontraproduktif bagi murid.
• Demotivasi Kolektif Guru: Ketika kepemimpinan sekolah tidak inspiratif, iklim kerja yang dihasilkan pun tidak kondusif. Guru-guru lain yang semula bersemangat bisa ikut tertular budaya “sekadar hadir”, dan korban akhirnya adalah kualitas pembelajaran yang diterima oleh murid setiap hari.
• Suksesi yang Macet: Sekolah akan kesulitan meregenerasi pemimpin berkualitas. Lima hingga sepuluh tahun ke depan, ketika kepala sekolah senior pensiun, siapa yang akan menggantikan mereka? Jika jalur fungsional jauh lebih menarik, maka jabatan kepala sekolah akan menjadi pos yang sulit diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan berdedikasi.

Apakah Ini Salah Guru?

Mudah sekali untuk menghakimi: “Guru zaman sekarang kurang berdedikasi, kurang mau berkorban.” Tetapi pertanyaan yang lebih jujur adalah: berkorban untuk apa, dan dengan imbalan apa? Ketika Pemerintah Daerah memotong tunjangan kepala sekolah di tengah jalan karena alasan efisiensi anggaran, ketika inspektur datang memeriksa berkas pengadaan barang yang dibeli dua tahun lalu, ketika kepala sekolah memotong tunjangan guru karena alasan pemerataan, ketika orang tua melapor ke dinas atau kementerian hanya karena tidak puas dengan jadwal pelajaran, semua itu bukan cerita fiksi. Itu adalah pengalaman nyata yang beredar dari mulut ke mulut di antara para guru di seluruh penjuru negeri.

Guru yang memilih quiet ambition bukan pengecut. Banyak di antara mereka adalah orang-orang cerdas yang telah mengkalkulasi dengan sangat cermat: risiko versus manfaat, pengorbanan versus penghargaan. Dan hasilnya, dengan penuh kesadaran, mereka memilih ketenangan dan kualitas hidup keluarga mereka.

Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?

Solusinya bukan sekadar memotivasi guru dengan seminar kepemimpinan yang inspiratif atau kutipan motivasi di papan pengumuman ruang guru. Perubahan yang diperlukan jauh lebih struktural dan mendasar dari itu:

• Reformasi perlindungan hukum: KPA dan PPK di tingkat sekolah perlu mendapat perlindungan hukum yang lebih memadai, terutama untuk kesalahan administratif yang tidak mengandung unsur niat jahat atau memperkaya diri sendiri.
• Restrukturisasi insentif jabatan: Tunjangan jabatan struktural di sekolah perlu dievaluasi agar benar-benar sepadan dengan beban yang ditanggung. Penghargaan non-finansial seperti kemudahan akses pelatihan dan perlindungan karier juga perlu dipertegas secara regulasi.
• Membangun budaya apresiasi kepemimpinan: Kepala sekolah yang berhasil perlu mendapat pengakuan yang nyata dan bermakna, bukan sekadar piagam tahunan, tetapi kemudahan dalam pengembangan karier lanjutan dan perlakuan yang bermartabat dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
• Memperbaiki iklim kerja: Otonomi yang lebih besar bagi kepala sekolah dalam mengambil keputusan pedagogis, tanpa intervensi birokrasi yang berlebihan dari dinas atau kementeria, akan membuat jabatan ini kembali menarik bagi mereka yang memiliki passion sejati dalam dunia pendidikan.

Penutup: Sekolah Butuh Pemimpin, Bukan Sekadar Penjaga Pos

Fenomena quiet ambition di kalangan ASN guru bukan masalah generasi yang lemah tekad atau kurang nasionalisme. Fenomena tersebut adalah cermin dari sebuah sistem yang perlu berbenah serius. Sekolah tidak bisa dijalankan hanya oleh administrator yang mengambil jabatan karena tidak ada pilihan lain. Sekolah membutuhkan pemimpin, orang-orang yang datang ke ruang kepala sekolah dengan visi yang jelas, bukan sekadar pasrah menerima nasib jabatan.

Selama sistem kita membuat jabatan kepemimpinan di sekolah terasa seperti berjalan di atas tali, penuh risiko, minim apresiasi, dan melelahkan tanpa akhir, maka quiet ambition akan terus tumbuh subur dan menjangkiti generasi guru terbaik. Dan ketika pemimpin-pemimpin terbaik memilih untuk tetap nyaman di balik papan tulis, yang rugi bukan hanya birokrasi pendidikan. Yang rugi adalah jutaan anak-anak Indonesia yang berhak mendapat materi pembelajaran terbaik yang bisa kita berikan untuk mereka.

Pertanyaannya tinggal satu: apakah kita mau mendengar sinyal peringatan ini sebelum krisis kepemimpinan pendidikan itu benar-benar datang dan tidak bisa lagi kita tangani?

Tulisan ini adalah opini editorial berdasarkan kajian fenomena Quiet Quitting dan Quiet Ambition dalam konteks birokrasi ASN dan dunia pendidikan. Pandangan yang dikemukakan merupakan analisis kritis yang bertujuan mendorong perbaikan sistem, bukan menyalahkan individu atau institusi tertentu.

© 2026 miftahmath.com