REVOLUSI BEBAN KERJA GURU: MENGAPA PERMENDIKDASMEN NOMOR 11 TAHUN 2025 BEGITU PENTING?

Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya beban kerja seorang guru di Indonesia diatur? Khususnya bagi Anda para pendidik, calon pendidik, atau bahkan orang tua murid yang ingin memahami lebih dalam tentang profesi mulia tersebut. Nah, kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah regulasi baru yang sangat relevan, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru.

Kami akan menyelami setiap pasal penting pada peraturan tersebut, menganalisis implikasinya, dan memberikan sudut pandang unik yang belum pernah Anda temukan. Siap? Mari kita mulai!

Pendidikan adalah tiang utama kemajuan bangsa. Di garis depan, ada para guru yang tak kenal lelah mencetak generasi penerus. Namun, di balik dedikasi tersebut, ada sebuah aspek krusial yang kerap menjadi perbincangan, yaitu beban kerja guru.

Selama ini, pemenuhan beban kerja guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 25 Tahun 2024. Kini, dengan hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 11 Tahun 2025, kita akan menyaksikan sebuah transformasi signifikan. Mengapa pergantian peraturan ini diperlukan? Dokumen yang kami ulas menyebutkan bahwa penyesuaian tersebut diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pengaturan hukum dalam masyarakat, memastikan konsistensi pengaturan, dan memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan beban kerja guru. Intinya, regulasi baru tersebut berfokus pada peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat minat murid. Hal ini merupakan langkah maju yang patut kita apresiasi!

Seluk Beluk Beban Kerja Guru: 37 Jam 30 Menit yang Penuh Makna

Mungkin Anda bertanya, berapa sih sebenarnya jam kerja guru dalam satu minggu menurut peraturan terbaru ini? Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa guru melaksanakan beban kerja selama 37 jam dan 30 menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk jam istirahat. Bilangan tersebut mungkin terlihat padat, namun mari kita bedah apa saja yang termasuk dalam kegiatan pokok tersebut.

Pasal 3 Permendikdasmen ini menguraikan lima kegiatan pokok yang menjadi inti dari beban kerja guru:

• Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan

Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan bukan sekadar membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), RPPb (Rencana Pelaksanaan Pembimbingan), Modul Ajar, atau apalah namanya. Lebih dari itu, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan mencakup pengkajian kurikulum pembelajaran, pembimbingan, atau kurikulum program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan. Hal ini merupakan fondasi yang menentukan arah dan kualitas pembelajaran.

• Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan

Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan adalah inti dari tugas guru, yaitu interaksi langsung antara guru dan murid. Pelaksanaan tersebut dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, serta bimbingan dan konseling untuk mendukung pembelajaran dan kemandirian murid.

• Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan

Proses menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan melibatkan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar atau perkembangan murid. Aspek penilaian tersebut krusial untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

• Membimbing dan melatih murid

Kegiatan membimbing dan melatih murid dilakukan pada kegiatan kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Hal ini menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya terbatas pada materi pelajaran di kelas, tetapi juga pada pengembangan potensi non-akademik murid.

• Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru

Nah, ini yang menarik! Tugas tambahan ini bisa sangat beragam dan memiliki bobot yang berbeda. Mari kita eksplorasi lebih lanjut.

Bongkar Tuntas Tugas Tambahan Guru: Lebih dari Sekadar Mengajar!

Bagian inilah yang seringkali menjadi sorotan dan kadang kala membingungkan. Apa saja tugas tambahan yang diakui dalam pemenuhan beban kerja guru? Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 secara rinci mengidentifikasinya, dan yang paling penting, memberikan ekuivalensinya dalam jam Tatap Muka. Hal ini merupakan terobosan yang memberikan kejelasan.

Tugas Tambahan Utama (Pasal 10)

Beberapa tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok guru meliputi:

• Wakil kepala satuan pendidikan

• Ketua program keahlian satuan pendidikan

• Kepala perpustakaan satuan pendidikan

• Kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi/teaching factory satuan pendidikan

• Pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu

• Tugas tambahan selain yang disebutkan tersebut yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan

Penting untuk dicatat bahwa tugas wakil kepala satuan pendidikan, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, dan kepala laboratorium diekuivalensikan dengan 12 jam Tatap Muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau pembimbingan terhadap 3 rombongan belajar per tahun bagi guru bimbingan dan konseling. Sedangkan tugas sebagai Guru pembimbing khusus diekuivalensikan dengan 6 jam Tatap Muka per minggu bagi guru pendidikan khusus.

Tugas Tambahan Lain (Pasal 11)

Selain tugas-tugas tersebut, ada pula berbagai tugas tambahan lain yang tak kalah penting, dan kini memiliki ekuivalensi yang jelas dalam pemenuhan beban kerja guru. Hal ini merupakan poin krusial yang memberikan pengakuan atas beragam peran guru di sekolah. Beberapa di antaranya adalah:

• Wali kelas

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka. Hal ini menekankan peran wali kelas yang tidak hanya administratif, tetapi juga pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter murid.

• Pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka.

• Pembina ekstrakurikuler

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka, dengan syarat dilaksanakan paling sedikit 1 kegiatan dalam 1 minggu dan diikuti minimal 20 murid.

• Koordinator pengembangan kompetensi

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka.

• Pengurus bursa kerja khusus pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Ada rincian ekuivalensi untuk ketua (2 jam Tatap Muka), dan personil lainnya (1 jam Tatap Muka).

• Guru piket

Diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka.

• Pengurus lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Mirip dengan pengurus bursa kerja khusus, ada rincian ekuivalensi untuk ketua (2 jam Tatap Muka) dan kepala bagian lainnya (1 jam Tatap Muka).

• Koordinator pengelolaan kinerja Guru

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka. Penting: jika jumlah guru kurang dari 10 orang, pengelolaan kinerja dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.

• Koordinator pembelajaran berbasis projek

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka untuk setiap 1 rombongan belajar.

• Koordinator pembelajaran pendidikan inklusi

Diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka, dengan syarat telah mengikuti program pelatihan tingkat lanjut.

• Tim pencegahan dan penanganan kekerasan/satuan tugas perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan

Ekuivalensinya bervariasi: koordinator (2 jam Tatap Muka), anggota tim (1 jam Tatap Muka), dan satuan tugas perlindungan (1 jam Tatap Muka). Jumlah anggota tim disesuaikan dengan rasio jumlah murid.

• Pengurus kepanitiaan acara di satuan pendidikan

Jika menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara, diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka.

• Pengurus organisasi bidang pendidikan

Ekuivalensinya bervariasi tergantung tingkatan: nasional (3 jam Tatap Muka), provinsi (2 jam Tatap Muka), kabupaten/kota (1 jam Tatap Muka).

• Tutor pada pendidikan kesetaraan

Setiap 1 jam Tatap Muka sebagai tutor sama dengan 1 jam Tatap Muka pelaksanaan tugas guru, dengan maksimal 6 jam Tatap Muka per semester.

• Instruktur/narasumber/fasilitator pada program pengembangan kompetensi tingkat nasional di bidang pendidikan

Diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka.

• Peserta pada program pengembangan kompetensi yang terstruktur

Diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka per semester.

• Koordinator kelompok kerja Guru/musyawarah guru mata pelajaran tingkat provinsi/kabupaten/gugus

Diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka.

• Pengurus organisasi kemasyarakatan nonpolitik

Jika menjabat ketua, sekretaris, atau bendahara, diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka.

• Pengurus organisasi pemerintahan nonstruktural

Jika menjabat ketua, sekretaris, atau bendahara, diekuivalensikan dengan 1 jam Tatap Muka.

Penting untuk diingat bahwa tugas tambahan lain tersebut secara kumulatif dapat diekuivalensikan dengan paling banyak 6 jam Tatap Muka per minggu bagi guru mata pelajaran. Sementara itu, bagi guru bimbingan dan konseling, 2 atau lebih tugas tambahan lain dapat diekuivalensikan dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 rombongan belajar per tahun.

Jam Tatap Muka: Batasan dan Fleksibilitas

Permendikdasmen tersebut juga memberikan kejelasan mengenai jam Tatap Muka. Guru diharapkan melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu dan paling banyak 40 jam Tatap Muka per minggu. Bagi guru bimbingan dan konseling, pelaksanaan pembimbingan dipenuhi paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun.

Namun, ada pengecualian yang patut diperhatikan:

• Guru yang tidak dapat memenuhi 24 jam Tatap Muka berdasarkan struktur kurikulum.

• Guru yang secara pembagian perhitungan beban kerja tidak dapat memenuhi 24 jam Tatap Muka, namun jumlah guru sudah sesuai dengan kebutuhan.

• Guru pendidikan khusus.

• Guru pada pendidikan layanan khusus.

• Guru pada sekolah Indonesia luar negeri.

Pengecualian tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas yang mempertimbangkan kondisi dan karakteristik unik di lapangan, memastikan bahwa regulasi tersebut adaptif dan tidak kaku.

Peran Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan

Regulasi tersebut juga memperjelas peran kepala satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan. Kepala satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menetapkan guru wali dan guru yang melaksanakan tugas tambahan. Penetapan tersebut harus mempertimbangkan banyak murid dan ketersediaan guru. Apabila ada guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja atau terjadi kekurangan guru, maka kepala satuan pendidikan wajib melaporkan kepada Dinas yang berwenang untuk dilakukan penataan dan pemerataan guru. Hal ini merupakan mekanisme penting untuk memastikan distribusi guru yang merata dan efektif.

Pengembangan Kompetensi dan Penugasan Lain

Permendikdasmen ini juga mengakui pentingnya pengembangan kompetensi guru. Guru dapat melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pengembangan kapasitas, baik di Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) maupun di luar Satminkal.

Selain itu, guru dapat diberi tugas kedinasan/penugasan terkait tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan oleh kepala Dinas, kepala satuan pendidikan, atau ketua yayasan. Tugas kedinasan/penugasan tersebut diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja 37 jam 30 menit per minggu.

Implikasi Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025: Sebuah Harapan Baru

Dengan berlakunya Peraturan Menteri tersebut pada tahun ajaran 2025/2026, kita bisa berharap akan ada beberapa perubahan positif:

• Kepastian Hukum

Regulasi tersebut memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik terkait pemenuhan beban kerja guru.

• Pengakuan atas Berbagai Peran Guru

Dengan adanya rincian ekuivalensi untuk berbagai tugas tambahan, peran guru yang selama ini mungkin kurang terakui secara formal, kini mendapatkan pengakuan yang setara dengan jam Tatap Muka. Hal ini merupakan langkah besar dalam menghargai dedikasi guru di luar kelas.

• Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Dengan fokus pada transformasi kebijakan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat minat murid, diharapkan guru dapat lebih fokus pada inti tugasnya tanpa terbebani oleh ketidakjelasan regulasi.

• Distribusi Guru yang Lebih Adil

Mekanisme pelaporan dan penataan guru oleh Dinas diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan atau kelebihan guru di beberapa wilayah.

• Dorongan Pengembangan Diri

Pengakuan terhadap kegiatan pengembangan kompetensi akan mendorong guru untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya.

Tantangan dan Catatan Kritis

Meskipun Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 membawa banyak angin segar, tentu ada tantangan yang perlu kita cermati bersama:

• Sosialisasi dan Implementasi

Keberhasilan regulasi tersebut sangat bergantung pada sosialisasi yang masif dan implementasi yang tepat di lapangan. Pemahaman yang seragam dari semua pihak, mulai dari Dinas, kepala sekolah, hingga guru itu sendiri, adalah kuncinya.

• Penyesuaian Beban Kerja di Lapangan

Meskipun ada ekuivalensi, realitas di lapangan mungkin masih menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan jam Tatap Muka dengan tugas-tugas tambahan yang diemban guru. Perlu ada dukungan sistem dan sumber daya yang memadai.

• Kesiapan Satuan Pendidikan

Beberapa satuan pendidikan mungkin perlu melakukan penyesuaian dalam organisasi dan tata kelola untuk mengakomodasi regulasi baru tersebut, terutama terkait penetapan tugas tambahan.

• Monitoring dan Evaluasi

Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan dari Permendikdasmen ini tercapai dan jika ada kendala, dapat segera diatasi.

Masa Depan Beban Kerja Guru yang Lebih Terang

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025 adalah tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pengaturan beban kerja guru yang lebih jelas dan adaptif. Dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat minat murid, serta pengakuan yang lebih komprehensif terhadap berbagai peran guru, regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan mendukung profesionalisme guru.

Bagi kita semua, baik guru, orang tua, maupun pegiat pendidikan, memahami Permendikdasmen tersebut adalah sebuah keharusan. Mari kita dukung implementasinya demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Apakah Permendikdasmen tersebut akan membawa perubahan signifikan?

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU