PELUANG EMAS! BANTUAN 50 JUTA RUPIAH UNTUK KKG/MGMP/KKM/POKJAWAS TA 2025

Kabar gembira bagi para guru, kepala madrasah, dan pengawas di seluruh Indonesia! Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kembali menggelontorkan dana bantuan pemberdayaan untuk kelompok kerja guru madrasah Tahun Anggaran (TA) 2025. Program tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam melalui penguatan kapasitas para pendidik.

Apa Itu Program Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas?

Program Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas adalah skema bantuan pemerintah yang dirancang khusus untuk mendukung kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di lingkungan madrasah. Program tersebut menargetkan empat kelompok kerja utama, yaitu:

1. KKG (Kelompok Kerja Guru) - Wadah kolektif guru Raudhatul Athfal (RA)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

2. MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) - Komunitas guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

3. KKM (Kelompok Kerja Madrasah) - Organisasi profesional kepala madrasah

4. Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas) - Forum pengawas madrasah

Dengan besaran dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kelompok, program tersebut diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah di seluruh Indonesia.

Mengapa Program Ini Sangat Penting?

Berdasarkan hasil asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan madrasah tahun 2020, rerata capaian kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran Ujian Nasional (UN) hanya mencapai angka 44,9. Data tersebut menunjukkan masih besarnya ruang untuk perbaikan kualitas pendidikan di madrasah.

Yang menarik, terdapat kesenjangan signifikan antara kompetensi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non-PNS. Meskipun populasi guru non-PNS jauh lebih tinggi, namun tingkat kompetensi mereka masih di bawah guru PNS. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan khusus untuk guru-guru berstatus non-PNS.

Selain itu, faktor gender juga mempengaruhi perkembangan kompetensi. Guru PNS laki-laki cenderung memiliki kompetensi lebih tinggi dibanding rekan perempuan mereka, terutama seiring bertambahnya usia pengabdian. Fenomena double burden pada guru perempuan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus.

Timeline Pendaftaran: Jangan Sampai Terlewat!

Program Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas memiliki jadwal yang sangat ketat. Berikut adalah timeline yang perlu Anda perhatikan:

• 4 – 8 Desember 2025: Periode pendaftaran dan unggah proposal
• 9 – 11 Desember 2025: Verifikasi dan seleksi proposal
• 15 Desember 2025: Pengumuman penerima bantuan

Ya, Anda tidak salah baca. Waktu pendaftaran hanya 5 hari! Oleh karena itu, persiapan sejak dini sangat diperlukan agar tidak ketinggalan kesempatan emas tersebut.

Syarat dan Ketentuan Penerima Bantuan

Tidak semua kelompok kerja bisa langsung mengajukan bantuan. Ada persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi:

Persyaratan Administratif:

1. Memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan kepengurusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi

2. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART)

3. Memiliki struktur organisasi lengkap minimal terdiri dari: Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang

4. Memiliki minimal 30 anggota aktif (untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar/3T dan terpencil minimal 10 orang)

5. Anggota tercatat di pangkalan data Kementerian Agama Republik Indonesia (RI)

6. Memiliki program kerja satu tahun ke depan

7. Memiliki bukti keaktifan selama satu tahun terakhir

8. Mendapat rekomendasi dari Kantor Kemenag Kabupaten/Kota

Cara Mendaftar:

Pendaftaran dilakukan secara online melalui tautan resmi: https://gtkmadrasah.kemenag.go.id/simba

Dokumen yang harus diunggah meliputi:

• Surat permohonan bantuan
• Surat rekomendasi dari Kantor Kemenag
• Salinan SK Kepengurusan
• Proposal singkat yang memuat: nama kegiatan, latar belakang, tujuan, bentuk kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), jadwal, dan susunan panitia

Program Kegiatan yang Bisa Diajukan

Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas tidak bisa digunakan sembarangan. Ada program-program prioritas yang telah ditetapkan Kementerian Agama, yang disesuaikan dengan jenis kelompok kerja:

Untuk KKG/MGMP:

1. Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Ekoteologi dan Kurikulum Berbasis Cinta

Program ini fokus pada pengembangan perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum berbasis cinta, kerukunan, dan ekoteologi. Bentuk kegiatannya bisa berupa workshop, lesson study, atau peer teaching.

2. Digitalisasi Pembelajaran dan Layanan Keagamaan di Kelas

Di era digital ini, guru dituntut menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Program ini memfasilitasi pelatihan platform digital, microteaching digital, hingga pembuatan media pembelajaran inovatif.

Untuk KKM:

1. Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Madrasah Berbasis Digital

Kepala madrasah akan mendapat bimbingan teknis tentang manajemen digital, sistem supervisi terpadu, serta pengembangan budaya kerja yang humanis dan rukun.

2. Program Madrasah Mandiri dan Berwawasan Lingkungan

Program ini mendorong kepala madrasah mengembangkan inovasi kewirausahaan berbasis potensi lokal sambil mengimplementasikan prinsip ekoteologi melalui program sekolah hijau dan kemitraan strategis.

Untuk Pokjawas:

1. Program Supervisi Akademik dan Evaluasi Pembelajaran

Pengawas akan dibekali kemampuan supervisi akademik yang efektif, termasuk mentoring guru dan evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengintegrasikan nilai-nilai kerukunan dan toleransi.

2. Penelitian Pengembangan Mutu

Workshop penelitian dan pendampingan publikasi Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/Penelitian Tindakan Sekolah (PTS) untuk mendorong inovasi layanan keagamaan dan pemberdayaan madrasah.

Kewajiban Pelaksanaan Kegiatan

Penerima bantuan wajib melaksanakan minimal 5 kali kegiatan selama periode tahun anggaran 2025 dengan total Jam Pelajaran (JP) maksimal 52 JP (1 JP = 45 menit). Kegiatan bisa dilakukan secara:

• Tatap muka langsung
• Tatap maya (daring)
• Blended learning (kombinasi keduanya)

Untuk daerah dengan keterbatasan akses dan lokasi jauh, pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Yang perlu ditekankan, program Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas menerapkan prinsip ZERO PUNGUTAN. Artinya:

✅ Tidak ada biaya administrasi

✅ Tidak ada potongan dalam bentuk apapun

✅ Tidak ada pengkondisian kepada penerima manfaat

✅ Semua proses dilakukan secara transparan dan akuntabel

Jika ada pihak yang meminta pungutan dengan dalih apapun, segera laporkan melalui:

• Website: www.gtkmadrasah.kemenag.go.id
• Twitter: @gtkmadrasah
• Instagram: @gtkmadrasah
• SIMWAS Kemenag: https://simwas.kemenag.go.id/dumas/
• LAPOR: www.lapor.go.id

Mekanisme Pencairan Dana

Setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, kelompok kerja harus melengkapi dokumen pencairan:

1.     Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

2.     Kuitansi bukti penerimaan

3.     Salinan buku rekening bank atas nama kelompok

4.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kelompok kerja

5.     Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Bantuan

Dana akan ditransfer langsung dari Kas Umum Negara ke rekening kelompok kerja melalui bank penyalur. Bunga bank atau jasa giro yang timbul menjadi milik penerima dan dapat digunakan sesuai tujuan program.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Setelah kegiatan selesai atau pada akhir tahun anggaran 2025, penerima bantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari:

• Bab I: Pendahuluan (latar belakang, nama kegiatan, tujuan)
• Bab II: Rencana Pelaksanaan (mekanisme, RAB, susunan panitia)
• Bab III: Pelaksanaan Kegiatan (realisasi di lapangan)
• Bab IV: Evaluasi dan Hasil
• Bab V: Penutup

Dilengkapi dengan lampiran berupa dokumentasi, materi kegiatan, surat-surat, dan bukti-bukti pembelanjaan.

Sanksi dan Larangan

Program Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas memiliki aturan ketat untuk mencegah penyalahgunaan:

❌ Dilarang menggunakan dana untuk aktivitas yang bertentangan dengan hukum

❌ Dilarang menggunakan dana di luar ketentuan juknis

❌ Ada pungutan atau pengkondisian = SANKSI TEGAS

Jika terbukti ada penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara, penerima bantuan dapat dituntut secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Tips Agar Proposal Diterima

Berdasarkan pengalaman program-program sebelumnya, berikut tips agar proposal Anda lolos seleksi:

1. Siapkan dokumen jauh-jauh hari - Jangan tunggu deadline!

2. Pastikan SK kepengurusan masih berlaku dan ditandatangani pejabat berwenang

3. Buat program yang konkret dan terukur - Hindari program yang terlalu umum

4. Sesuaikan dengan prioritas Kemenag - Fokus pada asta program prioritas

5. RAB yang realistis - Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah

6. Tunjukkan track record keaktifan - Dokumentasi kegiatan tahun sebelumnya sangat penting

7. Libatkan Balai Diklat Keagamaan (BDK) atau Loka Diklat - Kerjasama dengan lembaga resmi menambah nilai plus

Peluang Sertifikasi Resmi

Salah satu keunggulan program Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas adalah peserta berkesempatan mendapatkan sertifikat resmi dari lembaga pengembangan kompetensi terakreditasi milik Kementerian Agama. Sertifikat tersebut sangat bernilai untuk:

• Pengembangan karir guru
• Penilaian kinerja
• Persyaratan kenaikan pangkat
• Portofolio profesional

Kesimpulan

Program Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas Tahun Anggaran 2025 adalah kesempatan luar biasa untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan madrasah. Dengan dana 50 juta rupiah per kelompok, berbagai program inovatif dapat direalisasikan.

Namun ingat, waktu pendaftaran sangat terbatas: hanya 4 – 8 Desember 2025! Jangan sampai kelompok kerja Anda melewatkan peluang emas tersebut.

Segera koordinasikan dengan pengurus kelompok, siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan kunjungi https://gtkmadrasah.kemenag.go.id/simba untuk mendaftar.

Mari kita tingkatkan kualitas pendidikan madrasah untuk generasi yang lebih baik!

Sumber:

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 10039 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemberdayaan KKG/MGMP/KKM/Pokjawas Tahun Anggaran 2025